Channel Youtube Rosi Atmaja : Pembahasan soal Identitas Trigonometri

Channel Youtube Rosi Atmaja : Seri Parenting membuat kalung sendiri dari manik-manik

27/12/08

Orang Miskin Dilarang Kuliah !!!!

Kalo membaca judul tulisan ini, rasanya seperti berkaca pada diri sendiri… Cita-cita untuk nerusin kuliah di PTN beberapa tahun lalu kandas di tengah jalan karena orangtua ngga sanggup bayarin biaya kuliah di luar kota. Saya yakin ada ribuan orang yang bernasib sama dengan saya di luar sana. Saya ngga bisa membayangkan, kalo kondisi 4 tahun lalu saja biaya kuliah uda ngga terjangkau keluarga saya, gimana dengan tahun ini saat Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) uda disahkan sama legislatif ? … pasti buat berkhayal bisa kuliah aja haram hukumnya…
Pengesahan UU BHP memang memunculkan reaksi keras dari banyak kalangan. Dengan UU ini, pihak PTN diberi keleluasaan lebih dalam mengelola sumber-sumber capital untuk operasional kampus. Fokus pengelola tidak lagi pada usaha peningkatan kualitas pendidikan tetapi bergeser pada usaha mengumpulkan capital sebanyak-banyaknya. So, UU BHP = Kapitalisme Pendidikan.
Sejak semula UU BHP yang merupakan turunan dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 memang kontroversial karena mendorong komersialisasi pendidikan. Biaya kuliah jadi semakin mahal akibatnya akses pendidikan untuk masyarakat menengah bawah kian susah.
Ade Irawan dari Indonesian Corruption Watch (ICW), kepada Wijaya Kusuma FM Madiun menyampaikan bahwa tanpa UU BHP pun pendidikan kita juga tetep bakal berjalan koq. Justru UU ini malah bikin dunia pendidikan kita jadi tambah terpuruk. Gap antara yang kaya dan yang miskin makin lebar. Dan lagi-lagi kualitas output PTN diindikasi bakal menurun kualitasnya karena pergeseran focus pengelola pendidikan itu tadi. Padahal kita tahu kalo sumber daya alam kita dari tahun ke tahun makin habis, harusnya kita bisa berinvestasi menyiapkan SDM-SDM berkualitas untuk pembangunan bangsa ke depannya. Dengan bea kuliah yang super mahal, gimana dengan nasib anak-anak cerdas yang ngga punya akses masuk karena ngga punya duit ? Padahal Undang-Undang Dasar bilang semua warga negara berhak mendapat pengajaran kan ?
Banyak pihak menilai pengesahan UU BHP adalah bentuk lepas tangan pemerintah terhadap tanggungjawab pendidikan. Karena itu Ade juga mengatakan ICW bersama dengan Koalisi Pendidikan bakal mengajukan Judicial Review untuk mengkaji kembali undang-undang ini.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Jangan sungkan tinggalkan komentar anda disini agar kita dapat saling berbagi pandangan dan pengetahuan. Salam kenal, dan terimakasih telah berkunjung.