Channel Youtube Rosi Atmaja : Pembahasan soal Identitas Trigonometri

Channel Youtube Rosi Atmaja : Seri Parenting membuat kalung sendiri dari manik-manik

24/12/08

WACANA FATWA HARAM GOLPUT

Pernyataan Ketua Umum MPR, Hidayat Nur Wahid tentang wacana agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan haram bagi golput banyak memicu reaksi public. Banyak tudingan sinis muncul mengemukakan bahwa MUI tidak berhak mengatur kehidupan politik seseorang di negara yang menganut pluralisme seperti di Indonesia. Sebagai lembaga independen MUI diharapkan bisa menjaga netralitas dan jangan sampai muncul image bahwa MUI ditunggangi kepentingan politis golongan tertentu.
Memang bisa jadi wacana yang dilontarkan Hidayat sangatlah wajar. Tingginya angka golput pada hasil Pilkada di beberapa daerah memang memunculkan prediksi generalisasi bahwa tingkat golput di Pemilu 2009 juga akan meningkat. Rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih selama ini mencerminkan rendahnya kepercayaan public terhadap partai politik. Seakan masyarakat sudah skeptis dan apatis terhadap berbagai janji yang digembar-gemborkan lewat kampanye di media massa. Sejumlah 38 parpol yang akan bakal bersaing memperebutkan konstituen justru membuat masyarakat makin pesimis karena sebagian besar hanya memunculkan caleg-caleg instan yang dipertanyakan kredibilitasnya.
Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah fatwa haram ini akan bisa jadi solusi untuk menekan angka golput di Pemilu Legislatif tahun depan?
Di dalam undang-undang, pilihan golput merupakan hak tiap warga negara. Tetapi bagaimana jika 40% lebih pemilih di Indonesia tidak menggunakan hak pilih mereka? Bukankah nantinya pemerintahan yang terbentuk menjadi unlegitimate ? Ketakutan inilah kiranya yang perlu mendapatkan jawaban.
Pengamat Hukum dan HAM Unair, Herlambang Perdana Wiratraman, pada Wijaya Kusuma FM Madiun menyampaikan usulan Hidayat Nur Wahid tentu memiliki latarbelakang kuat. Namun Herlambang berpendapat langkah memfatwakan haram golput bukanlah cara efektif menekan angka golput. Dua hal yang saat ini perlu menjadi focus perhatian adalah parpol yang bersaing dalam Pemilu legislative 2009 harus mampu memperbaiki pencitraan dengan menunjukkan kualitas dan perilaku. Sementara di dalam masyarakat sendiri perlu dibangun suatu norma terbuka, dalam artian tidak condong pada suatu kelompok tertentu saja, dengan adanya norma ini diharapkan bisa mewujudkan kesadaran tiap individu untuk menggunakan hak pilih. Dan kekhawatiran terbentuknya suatu pemerintahan yang unlegitimate tidak akan terjadi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Jangan sungkan tinggalkan komentar anda disini agar kita dapat saling berbagi pandangan dan pengetahuan. Salam kenal, dan terimakasih telah berkunjung.